Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan. Foto : Oji/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Belum lama ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, memperkenalkan inovasi pertanian sawah bapokok murah, yakni metode bertanam padi dengan modal lebih efisien. Menurutnya, metode ini dapat menghemat biaya petani hingga 50 persen dibandingkan dengan sistem konvensional.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mendorong agar inovasi ini dikaji lebih mendalam oleh Kementerian Pertanian. Ia menilai kajian komprehensif diperlukan untuk memastikan dampak positif bagi ketahanan pangan nasional.

"Metode pertanian sawah bapokok murah yang diklaim mampu menghemat biaya hingga 50 persen dan meningkatkan hasil panen hingga dua kali lipat menarik perhatian berbagai pihak. Inovasi ini berpotensi meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Namun, efektivitas dan implementasi jangka panjangnya masih perlu dikaji lebih mendalam," ujar Johan kepada wartawan, Selasa (18/2/2025).

Johan menyoroti bahwa informasi terkait metode ini masih bersumber dari individu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penelitian ilmiah yang lebih luas sebelum metode ini diterapkan secara nasional.

"Sejauh ini, informasi yang tersedia lebih banyak berasal dari klaim individu dan kelompok tertentu. Minimnya data empiris dan penelitian ilmiah yang komprehensif menjadi catatan penting sebelum metode ini diterapkan secara luas. Skalabilitas dan keberlanjutan metode ini di berbagai jenis lahan dan kondisi iklim juga perlu diuji lebih lanjut," tegasnya.

Untuk itu, Johan meminta pemerintah melalui Kementerian Pertanian melakukan kajian dan uji coba skala besar guna memastikan efektivitas metode ini.

"Evaluasi harus mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi, serta kesejahteraan petani dalam jangka panjang. Tanpa kajian yang matang, penerapan metode ini bisa menimbulkan tantangan baru bagi sektor pertanian," tambahnya.

Politisi Fraksi PKS ini juga mendorong adanya pendampingan dan pelatihan bagi petani. Menurutnya, tanpa dukungan infrastruktur dan edukasi yang baik, program ini berisiko tidak berjalan optimal.

"Selain kajian akademis, dukungan pelatihan dan infrastruktur bagi petani menjadi aspek krusial agar metode ini dapat diadopsi dengan baik. Tanpa sistem pendampingan yang memadai, efektivitasnya dikhawatirkan tidak akan tercapai secara konsisten," pungkasnya. (hal/aha)